Refleksi seorang calon akuntan

Setiap orang memiliki kelebihannya sendiri-sendiri, pengetahuan yang mendalam yang mampu dijadikan alat pengendali dalam setiap kesempatan berfikir dan bertindak. Rasionalisasi yang mucul dari alam pikiran yang paling mendalam yang kemudian menjadi penentu dan ciri khas orang yang bersangkutan.
Seorang akuntan pola pikirnya adalah pragmatis, dia menulis hitam diatas kertas berdasar fakta nominal empiris yang nyata-nyata ada buktinya, dia memiliki standar, kaku akan standarnya.
Identik dengan seorang jurnalis, dia memiliki pragmatisme pemikiran yang berdasar pada fakta empiris. Menyajikan bahasan yang memang sedang menggurita ditengah kenyataan obyek. Menampilkan logika yang bertujuan agar pembaca dari apa yang dia tulis mampu menangkap esensi berita yang terkandung didalamnya. Pada suatu titik, ketika kewajiban menyampaikan berita telah dipenuhi oleh seorang jurnalis, maka pada suatu kesempatan dia akan keluar dari pikiran pragmatismenya dan menyajikan keluh kesah pikirannya yang muncul atas dasar penyikapan terhadap fakta yang sebelumnya dia tulis. Dia mulai keluar dari garis normalnya, menerawang jauh kedalam untuk memberikan betapa tak sependapat pola pikirnya dengan fakta yang dia tampilkan. Hal ini akan mengarah pada kekritisan hakiki, yang muncul dari proses observasi, penulisan fakta, dan perenungan solusi.

Pada suatu waktu terjadi keraguan penentuan sikap, mencoba untuk tidak mentolerir beragam perbedaan yang ada. Seorang akuntan merasa muak dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang mengkungkung pola pikir hakikinya, dengan banyak aturan-aturan kaku gila yang selalu memhambat ruang imajinasinya. Dan ketika itu dia mulai berfikir menjadi seorang yang lepas, liberal dalam artian bebas, dan keluar dari paradigma-paradigma kaku yang sangat memuakkan dan yang sangat tidak mengenal sosial.
Adalah jawabannya seorang jurnalis, kembali ke dasar terdalam seorang jurnalis. Mengambil pola pikir tajam yang pada awalnya dimiliki oleh setiap orang bebas ketika dia lahir dan sebelum dia di rasuki dengan aturan-aturan bangsat. Mencoba memunculkan kembali kepekaan sosial, imajinasi terdalam, dan berusaha melantunkan lagi puisi-puisi jiwa yang sebelumnya selalu ditempa dalam ratusan kertas. Memiliki kembali jiwa independen, kritis, dan obyektif, sungguh merupakan kerinduan yang menggalaukan.

Jurnal Pertama

1. Nilsson and olve, control system in multibusiness company: from performance management to strategic management:2001

(Fredrik Nilsson à Deloitte Consulting and Linkoping University, Sweden

Nils Olve à ConcursCepro and Linkoping University, Sweden)

Secara umum intisari dari jurnal ini adalah membahas mengenai peran dari system pengendalian yang diterapkan di perusahaan multibusiness. Cakupan dari jurnal ini membahas tiga model system pengendalian yang biasanya secara luas digunakan oleh perusahaan multibusiness yaitu (1) model-model untuk manajemen kinerja (models for performance management), (2) model-model untuk manajemen berdasarkan nilai (models for value based management), dan (3) model-model untuk manajemen strategic (models for strategic management).

Dalam pembukaan jurnal ini dijelaskan latar belakang pentingnya peran pengendalian dalam perusahaan multibusiness serta begitu besarnya tantangan dalam implementasinya agar bermanfaat dan berkontribusi bagi perusahaan.

Pada tahun 1965 Robert N. Anthony mengenalkan framework sistem pengendalian. Dibawah tema besar manajemen pengendalian, Anthony merekomendasikan untuk menggunakan model pengendalian berdasar keuangan, seperti ukuran ROI, RI dengan mengembangkan sistem dari proses perencanaan sampai dengan follow up. Dalam prakteknya, model ini sangat sulit digunakan untuk menciptakan sistem pengendalian yang bertujuan jangka panjang, banyak kritik dari berbagai kalangan yang mengatakan model ini hanya berorientasi pada performa keuangan jangka pendek.

Para peneliti dengan background ekonomi keuangan, setelah mengetahui model yang dikenalkan oleh Anthony diatas, bereaksi dengan mengelaborasikan model asli dengan meluncurkannya kembali sebagai model EVA (economic value added) dan Cash Flow Return on Investement  (CFROI).

Untuk mengatasi masalah-masalah agen, memang perlu dikembangkan model yang berbasis nilai (value based model) yang kemudian akan mengarah ke model pengendalian berbasis keuangan, namun karena banyaknya kritik atas ketidakefektifan model pengendalian yang berbasis keuangan tersebut maka perlu adanya model baru yang lebih tepat. Sehingga model seperti balance scorecard dan the performance pyramid menjawab pertanyaan tersebut dengan mengkombinasikan ukuran keuangan dan non keuangan.

Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menganalisis persamaan dan perbedaan tiga katagori tiga model pengendalian tersebut dan kemungkinan implikasi untuk perusahaan multibisnis.

Tujuan lebih spesifiknya adalah peranan system pengendalian pada perusahaan multibisnis dimana profit jangka panjang yang menjadi tujuan utamanya. Didalam perusahaan tersebut hubungan antara aktivitas, level organisasi yang berbeda, dan antar bisnis unit yang berbeda sangat complicated sehingga membutuhkan strategi, sistem pengendalian dan manajemen perusahaan.

Goold and Quinn (1990, p. 43)

The control system is the process which allows senior management to determine whether a business unit is performing satisfactorily, and which provides motivation for business unit management to see that it continues to do so. It therefore normally involves the agreement of objectives for the business between different levels of management; monitoring of performance against these objectives; and feedback on results achieved, together with incentives and sanctions for business management.

Proses pengendalian yang dijalankan oleh manajemen perusahaan tidak absolut, dalam artian proses pengendalian yang diimplementasikan perusahaan sangat bergantung pada pengetahuan dan pemahaman mereka atas kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan tingkat preferensi pelaku organisasi. Asumsi dasarnya adalah kinerja dan pencapaian perusahaan ditentukan oleh market dynamic dan internal opportunity yang ada. Menurut Anthony dan simon, sistem pengendalian seharusnya didesain dan digunakan untuk meningkatkan kemungkinan bahwa semua pelaku perusahaan dalam organisasi akan berkontribusi terhadap pencapaian dari tujuan organisasi.

System pengendalian di perusahaan multibisnis

Pada awalnya, jennergen dan olve berdiskusi terkait dengan metode penganggaran   (budgeting method) dimana metode ini merupakan katagori model manajemen kinerja yang sangat kuat focus pada orientasi keuangan pada proses perencanaan dan follow up.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan sistem pengendalian adalah keberhasilannya dalam menghubungkan kemampuan bisnis unit dengan strategi yang ditentukan perusahaan.

1. Goal setting and business planning

Tujuan besar perusahaan adalah tentunya untuk memaksimalkan nilai shareholder dan memenuhi kepentingan konsumen, supplier, dan karyawan. Setelah goals dapat dipahami selanjutnya merubahnya kedalam strategi-strategi perusahaan, dimana strategi perusahaan adalah focus dari tujuan dan perencanaan yang sebelumnya telah dibuat.

1. Communication and linking

Bagaimanapun juga sebagai konsekuensi dari strategi yang telah dibuat, harus ada komunikasi dan link antara perusahaan dan bisnis unit dengan tujuan untuk mencapai strategi tersebut. Serta bentuk komitmen untuk mencapai strategi mempunyai konsekuensi terhadap berlakunya insentif dan sanksi. Pemahaman atas tujuan, strategi, dan operasi antara perusahaan dan bisnis unit adalah sesuatu yang mutlak untuk dipenuhi.

1. Feedback and learning

Sebagai lanjutan dari hubungan antara manajemen perusahaan dengan manajemen bisnis unit adalah komunikasi yang mengarah pada ketepatan kerja, tukar informasi yang saling melengkapi untuk memudahkan diagnosa permasalahan yang muncul dalam perjalanan pemenuhan tujuan. Dengan melakukan komunikasi, interaksi akan membantu mengidentifikasi ancaman dan kesempatan yang muncul.

1. Supporting infrastructure

Maksud dari dukungan infrastructure ini adalah bahwa perlu ada dukungan, baik orang maupun teknik untuk membantu dalam menformulasi dan mengimplementasikan strategi, seperti rutinitas, peralatan, dan orang-orang yang dibutuhkan untuk memungkinkan sistem pengendalian terwujud serta menyediakan dukungan utama pada goal setting and business planning, communication and linking dan juga feedback and learning. Serta kemudian kita ketahui bahwa model berbeda memerlukan dukungan infrastructure yang berbeda.

Dari manajemen kinerja ke manajemen strategic

1. Models for performance management

Model ini digambarkan dalam textbook dimana tujuan perusahaan dicerminkan dari orientasi keuangan dan optimisasi. Tergantung skop pertanggungjawaban unit, kita tahun unit dapat diidentifikasi sebagai cost center, profit center, dan investment center. Tujuan perusahaan dapat di uraikan kedalah tujuan perunit SBU perusahaan. Tujuan dari subunit perusahaan dapat digambarkan dengan peminimalan biaya dan memaksimalkan laba.

Annual budgeting process merupakan tahap yang paling penting dalam performance management. Dalam praktiknya, ukuran non keuangan juga sangat signifincant dalam memperkirakan sukses dan tidaknya.  Model yang difokuskan adalah ROI and RI. ROI = laba perusahaan/total aset, RI = laba yang dilaporkan – capital charge, capital charge = cost of debt financing.

Banyak perusahaan menggunakan ROI sebagai ukuran, selain dapat dipahami dan data dapat dibandingkan juga biasanya mudah dihubungkan dengan sistem reward.

1. Models for value-based management

Fokus pada shareholder, berbeda dengan performance management yang fokus untuk melindungi peminjam. Dua model dari value based management adalah CFROI and EVA.

CFROI berdasar pada data cash flow. Dimana CFROI melihat nilai perusahaan berdasarkan expected cash flow kemudian dibandingkan dengan cost of capital. Dalam praktiknya CFROI menjadi penghitungan IRR.

EVA secara esensial adalah RI yang memasukkan biaya R&D yang harus diperhatikan sebagai investasi modal.

1. Models for strategic management

Model ini menempatkan strategi menjadi leading atas setiap agenda organisasi dengan menggambarkan dan mengkomunikasikan strategi kedalam setiap level organisasi. Model ini berbeda dengan dua model sebelumnya, karena model ini menggambungkan antara ukuran keuangan dan ukuran non keuangan. Karena pada bagian dari model ini menjelaskan bahwa informasi non moneter ternyata mampu menjelaskan deviasi terhadap budget. Dua model ini antara lain performance pyramid dan the balanced scorecard.

Performance pyramid dikembangkan oleh McNair, Lynch and Cross dengan cara mentranslate visi dan strategy ke level – level yang lebih rendah diperusahaan.

Bagian lain fenomena di bulan puasa…

Bulan ramadhan merupakan bulan beribu anugerah yang tentunya begitu dinanti. Sadar maupun tidak, anugerah tersebut mampu kita tangkap melalui fenomena ekonomi ditengah-tengah masyarakat. Fenomena ekonomi sederhana yang nantinya memberikan multiplier effect kapada setiap cluster masyarakat.

Sebagai contoh, di bulan ini terjadi peningkatan besar-besaran daya beli masyarakat. Sederhananya dibulan ini pendapatan masyarakat informal naik pesat yang diperoleh dari penghasilan berdagang, dilain sisi masyarakat informal lain seperti tukang memperoleh banyak peningkatan income karena tidak sedikit permintaan perbaikan rumah. Nah, apabila ditarik lebih dalam banyaknya permintaan tersebut ternyata diakibatkan oleh naik nya pendapatan dari masyarakat disektor formal.

Peningkatan pendapatan masyarakat sector formal dapat terlihat dari peningkatan omset pendapatan perusahaan tempat mereka bekerja. Dimana dengan peningkatan omset penjualan tersebut, perusahaan meningkatkan remunerasi kepada karyawannya.

Contoh fenomena sederhana tersebut seperti yang digambarkan pada grafik dibawah ini;

Seimbangkan Hidup Saya…

Tiba-tiba langkah saya sejenak terhenti, selepas sholat maghrib di Masjid (sesuatu yang tidak rutin saya lakukan). Bertemu dengan kawan lama atau bisa juga dibilang sebagai senior diskusi kampus. Awalnya hanya berbincang sederhana, hingga pada akhirnya ada sesuatu percakapan yang kemudian membuat saya terpikir, terdiam untuk terbayang sejenak..

Syukur selalu terpanjat dari bibir setiap selesei ibadah. Syukur yang kupanjatkan kepada Penciptaku, Tuhanku.. hanya saja, keseimbangan pikiran tak membuat rasa syukur itu tulus terpanjat atau mungkin hanya mantra dibibir yang disampaikan tanpa sedikitpun penghayatan.

Sore tadi saya merasakan getaran tausiyah.. tiba-tiba tersentak sedikit untuk kembali bercermin, kembali meraba-raba diri bahwa selama ini saya tak sadar bahwa saya sedang berjalan didalam lorong yang gelap. Alih-alih mengejar sebatang lilin didepan sana.. padahal tak tahu, lilin itu justru membawa saya ketempat yang paling gelap.

Sadar akan kebesaran Sang Rohman dan Sang Rokhim.. sadar juga selama ini jiwaku berdahaga akan percikan kebesaran itu.

Beribu kali aku mencoba memfokuskan diri, memajamkan mata ketika beribadah, menunduk paksa ketika mendengar lafal doa ketika berjamah. Menerawang ke atas ketika tangan ini berdekap sholat, mencari mana sosok yang akan saya ajak diskusi, yang saya ajak berkeluh kesah, dan yang saya ajak bercerita kesana kesini tentang pengalaman saya hari ini. Sayang, saya belum mampu merasakan kehadirannya.

Sore tadi sedikitnya membawa satu titik sadaran. Kemudian selepas magrib tadi jauh merasakan getaran syahdu. Saya tidak tahu apakah suatu kebetulan, topik yang saya dengar kala sore tadi akan terulang kembali, bahkan alur cerita bertemu dengan teman selepas sholat dimasjid sama dengan contoh kejadian yang diceritakan dalam topik sore tadi.. subhanallah..

Singkat cerita..

Banyak hal yang dapat dijadikan hikmah.. dijadikan cara untuk kembali menunduk, tersentak sadar, kembali menetaskan air mata.. untuk mengingat fitrah kita.. apa makna hidup kita.. dan dari siapa, pada siapa, sumber semua ini berasal..sumber yang melengkapi kebutuhan saya..  dan tausiyah sore ini serta perbincangan selepas magrib tadi menjadi hikmah buat saya.

Kebutuhan lahir saya yang tak pernah kurang tiap harinya. Bahkan segala kebesaran yang tak habis-habisnya memanjakan dan melenakan diri dalam arogansi keberhasilan.. rasa-rasanya sungguh malu bila diingat untuk diceritakan.

Namun ada keganjilan yang kenapa baru saat-saat ini saya rasakan, keganjilan yang amat sangat mengganggu keseimbangan hidup saya.. membuat suatu anomali, yang saya tidak pernah terpikir apa sebabnya.. anomali tersebut begitu terasa puluhan derajat, hingga rasanya begitu menyiksa..

Saya orang akuntansi.. yang cukup naïf dengan makna ‘balances’ sehingga cukup terganggu dan terusik apabila rasa im,’-‘ yang menderu saya..

Hingga pada akhirnya.. pada selapas sore yang cukup cerah ditengah pancaroba kehidupan, membuat saya kembali terdiam lama..  kembali bermunahajat pada illahiku.. bertanya dengan sedikit beretorika;

“Tuhan.. sedianya beribu anugerah engku berikan kepada saya.. tak lepas bibir ini lupa akan mengucapkan syukur atas anugerah engkau.. tak kurang sedikitpun kehidupan layak yang saya jalani sekarang.. tapi kenapa ya Robb…?! saya sudah tidak pernah merasakan getaran kalbu ketika nama engkau disebut.. saya tak pernah merasakan kenikmatan ketika lima kali sehari saya bertamu ke tempatMu..

Apakah dosa saya  telah membuat pantai disamudra luasMu.. apakah dosa saya benar-benar membuat hijab antara Kau dan aku..

Ya tuhan… dikala engkau begitu jauh.. saya merasa kesepian.. dikala engkau jauh… saya merasa kacau.. saya merasa gelap mata.. saya merasa sendirian.. saya mulai tersesat..

Tapi saya tidak punya peta untuk mendekat ke arahMu..

Ya Rabb.. apakah dahaga Rokhim jiwa ini kau tinggalkan begitu saja.. dahaga dasar iklas untuk berjalan ke arahMu.. ya Rabb… hati dan jiwa ini begitu gersang.. ya Rabb.. ya Rabb.. ”

Tak terasa mata saya mulai berkaca-kaca..

“saya hanya minta seimbangkan hidup saya ya Rabb”..

Hidup untuk meraih dunia dan meraih AkhiratMu..

POSISI BPK DAN BPKP KAITANNYA DENGAN WEWENANG PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN NEGARA.

Pelaksanaan fungsi kelembagaan Negara masih menjadi perhatian banyak pihak. Terlebih lagi, LKPP tahun 2008 yang baru beberapa waktu lalu disampaikan oleh ketua BPK di sidang DPR dinyatakan disclaimer untuk kesekian kalinya. Hal ini membuktikan masih banyaknya catatan dalam penyelenggaraan Negara terutama penyelenggaraan fungsi kelembagaan Negara. Kaitannya penyelenggaraan kelembagaan Negara tersebut terhadap opini BPK antara lain perihal keefesiensinan dan keefektifan lembaga Negara dalam melaksanaan deskripsi tugasnya untuk menunjang pelaksanaan pemerintahaan yang dalam hal ini adalah pegaruh penggunaan dan administrasi aset negara.

Fakta berikutnya, yang menjadi perhatian public sekarang, adalah kesimpangsiuran pelaksaan wewenang masing-masing lembaga Negara. Tentunya pembentukan suatu lembaga Negara mempunyai tujuan dan harapan tertentu dimana hal tersebut sesuai dengan UU ataupun peraturan lainnya yang mendasari pembentukan lembaga tersebut. Kesimpangsiuran wewenang tersebut saat ini terjadi pada dua lembaga Pemeriksaan. Lembaga pertama adalah BPK yang dibentuk berdasarkan UU no 15 tahun 2006, dan selanjutnya BPKP yang dibentuk berdasarkan Keppres no 103 tahun 2001 mengenai Lembaga Negara Non Departemen.

Wewenang yang menjadi isu hangat saat ini terkait dengan pelaksanaan deskripsi tugas dua lembaga diatas mengenai wacana Pemeriksaan atas keuangan dan kinerja KPK. Saat ini, atas wacana diatas, public mempertanyakan mengenai kewenangan melakukan Pemerikasaan, bagaimana mungkin terjadi kesimpangsiuran bahkan overlap pelaksanaan wewenang terjadi? Hal ini yang harus kita sorot bersama, mengingat keberhasilan pelaksanaan pemerintahaan sangat terkait dengan keberhasilan masing-masing lembaga Negara malaksanakan deskripsi tugasnya masing-masing yang tentunya dengan tujuan menunjang pelaksanaan pemerintahaan agar lebih baik.

• Initisari Keppres no 103 tahun 2001

Keputusan Presiden No 103 tahun 2001 ini menjelaskan mengenai pembentukan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang didalamnya diuraikan hal-hal yang menjadi fungsi, tugas, wewenang dan pertanggungjawaban lembaga tersebut.

Pasal 1 Keppres diatas menjelaskan bahwa Lembaga Pemerintah Non Departemen yang selanjutnya disebut LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LPND merupakan lembaga yang bekerja berdasarkan permintaan dari presiden dan wajib melaporkan hasil kerjanya kepada presiden berdasarkan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku. Kemudian dalam pasal 3 (sesui Perpres 11/2005), yang termasuk LPND diantaranya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang juga disandingkan dengan BAPPENAS, BPS, BIN dst.

Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa posisi BPKP merupakan LPND yang bertugas atas permintaan Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. Permintaan disini juga dapat diartikan presiden telah memberikan persetujuan atas usulan pelaksanaan tugas apabila tugas tersebut sebelumnya diusulkan terlebih dahulu oleh pihak BPKP. Laporan hasil pelaksanaan tugas tersebut wajib disampaikan terlebih dahulu kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dan keputusan.

Namun yang menjadi catatan disini adalah tugas yang diusulkan oleh pihak BPKP atau yang diminta oleh Presiden harus sesuai dengan aturan yang mendasarinya. Berdasarkan Keppres ini pasal 52 BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan serta memiliki fungsi mengkaji, menyusun, dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Jelas bahwa yang dititikberatkan sebagai tugas BPKP adalah mencakup pengawasan baik pengawasan keuangan pelaksanaan pemerintahan dan pengawasan kinerja pelaksanaan pemerintahan. Lalu dimana ranah pengawasan pelaksanaan pemerintah atau yang menjadi objek pengawasan? Hal tersebut dijelaskan dalam PP no 60 tahun 2008 tentang System Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Berdasarkan PP tersebut BPKP merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berwenang melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:

• kegiatan yang bersifat lintas sektoral
• kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
• kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

Jadi ranah pengawasan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi tugas dan wewenang BPKP hanya pada kegiatan lintas sektoral dan kebendaharaan umum Negara terlepas dari berdasarkan penugasan dari Presiden. Artinya, salah apabila BPKP masuk kedalam lembaga-lembaga Negara apalagi mengusulkan pelaksanaan pemeriksaan atas lembaga-lembaga tersebut.

Kemudian Fungsi pemeriksaan, sesuai dengan UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, berdasarkan UU No 15 tahun  2006 ada pada Badan Pemeriksaan Keuangan.

• Intisari UU no 15 tahun 2006

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (pasal 1)

Berdasarkan pasal 6, BPK memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Kemudian, berdasarkan Pasal 7, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Dengan demikian jelas bahwa fungsi pemeriksaan terhadap entitas/lembaga-lembaga Negara ada pada tugas dan kewenangan BPK. Salah satunya adalah fungsi pemeriksaan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK dibentuk berdasarkan UU No 30 tahun 2002, dimana sejarah pembentukan komisi tersebut disebabkan karena lembaga yang sebelumnya menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal 3 UU diatas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK bertanggungjawab kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden, DPR, dan BPK.

Dengan mengetahui landasan hukum pembentukan masing-masing lembaga Negara diatas, tentunya kita dapat menyimpulkan polemik kesimpangsiuran pelaksanaan wewenang antara BPK dan BPKP dalam kaitannya dengan usulan melakukan pemeriksaan kepada KPK. Hal ini harus segera diluruskan, karena menyangkut complience terhadap UU dan menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang Aparatur Negara dalam ikut mendukung pelaksanaan pemerintahan. Apabila dibiarkan berlarut-larut public akan menilai adanya ketidakjelasan deskripsi tugas lembaga Negara yang mencerminakan ketidakefisiensian dan ketidakefektifan pelaksanaan pemerintahan.

Poverty di Indonesia

Poverty..??
Poverty , secara harviah berdasarkan Word Bank Institute 2005, merupakan hilangnya kesejahteraan pada suatu individu atau kumpulan individu (deprivation in well being). Dalam artian, suatu keadaan yang menggambarkan ketiadaan kemampuan untuk memilki suatu komoditas. Dimana, kesejahteraan menggambarkan terpenuhi suatu kebutuhan terutama kebutuhan primer bagi suatu individu. Sedangkan poverty menggambarkan bahwa kondisi tersebut terhambat dikarenakan kurangnya kemampuan, dalam artian income, untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Sangat menarik untuk memahami konteks poverty, terutama bagi kalangan mahasiswa sebagai akademisi, dengan alasan bahwa poverty masih merupakan keadaan yang menjadi focus besar pemerintah sampai sekarang ini . Hal tersebut dapat dilihat dari UU 25 tahun 2004 mengenai sistem perencanaan pembangunan, dimana prioritas yang dituangkan dalam RPJP, RPJM yang kemudian tertuang dalam RKP masih memprioritaskan poverty reduction. Bahkan berdasarkan Permendagri no 25 tahun 2009 tentang pedoman penyusunan APBD untuk tahun 2010 yang menjeskan RKP diatas menjadi dasar pembuatan RAPBN dan RAPBD untuk tahun 2010 serta dengan tegas menjelaskan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat akan menjadi focus dan arah kebijakan pembangunan nasional dan penyusunan Anggaran tahun 2010.
Untuk memahami labih dalam konteks poverty dan implikasinya terhadap setiap kebijakan pemerintah, kita harus mengenai tiga pandangan utama terkait dengan adanya poverty itu sendiri. World bank Institue menjelaskan pandangan-pandangan tersebut antara lain bahwa property dicirikan oleh terbatasnya resources untuk memenuhi kebutuhan. Pengeluaran pemenuhan kebutuhan jauh lebih besar dibanding dengan sumber daya yang dimiliki. Pandangan kedua menjelaskan ketidakterjangkaunya pemenuhan fasilitas primer seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dan kebebasan. Dan terakhir menjelaskan bahwa poverty membatasi akses keterlibatan dalam menjalankan roda ekonomi.
Akibat yang ditimbulkan oleh keadaan poverty ada dua, inequality dan vulnerability. Inequality terkait dengan distribusi pendapatan dan pengeluaran, sehingga poverty menyebabkan ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran individu di berbagai daerah. Sedangkan vulnerability suatu keadaan shock yang tekait dengan poverty yang terjadi.
(bulan-bulan ini RKP akan segera dibahas dan disetujui.. dan masalah poverty masih menjadi primary concern oleh pemerintah, nah mudah-mudahan kita bisa sedikit belajar melihat focus pemerintah setahun kedepan.. terlepas dari politik kanan politi kiri yang sekarang berjalan)